Visemedia.id | Serang, Program MBG itu sangat membantu sekali di kalangan kurangnya gizi untuk anak sekolah. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan makan atau memenuhi kebutuhan dasar langsung terbantu. Ini juga bisa menjaga kualitas generasi ke depan. Secara teori, MBG bisa jadi investasi jangka panjang. Dalam situasi darurat atau ekonomi sulit, ini sangat relevan.
Selain itu, program ini bisa dilihat sebagai bentuk kehadiran nyata pemerintah. Negara tidak diam saja, tapi ikut turun tangan. Ini penting secara sosial dan politik karena bisa menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Dibalik program yang bagus ada juga soal sisi buruknya. Banyak program bantuan gagal karena datanya tidak akurat. Akibatnya, bantuan sering tidak tepat sasaran. Ini bukan hal kecil, ini membuat tujuan program jadi meleset.
Ada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, bantuan bisa dijadikan alat politik atau bahkan ladang korupsi. Kalau ini terjadi, program yang seharusnya membantu malah merugikan.
Program seperti ini sering tidak menyentuh akar masalah. Memberi bantuan itu penting, tapi tidak cukup. Kalau tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja, pendidikan, atau ekonomi masyarakat, masalahnya akan terus berulang.
Ada risiko membentuk mental ketergantungan. Kalau masyarakat terus menerima bantuan tanpa dorongan untuk mandiri, program ini bisa melemahkan daya juang dalam jangka panjang.
Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara
Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi untuk membantu kebutuhan masyarakat kini mendapat sorotan. Meski diakui memberi dampak langsung, efektivitasnya dinilai masih lemah jika dilihat dari perspektif hukum administrasi negara.
Sejumlah masalah mendasar masih terus muncul, seperti data penerima yang tidak akurat, kurangnya transparansi dalam penyaluran, serta pengawasan yang belum maksimal. Akibatnya, bantuan berpotensi tidak tepat sasaran dan membuka celah penyimpangan.
Selain itu, pertanggungjawaban yang tidak jelas ketika terjadi kesalahan menjadi tanda bahwa sistem administrasi belum berjalan dengan baik. Dalam prinsip pemerintahan yang baik, setiap kebijakan seharusnya bisa diawasi, terbuka, dan memiliki pihak yang jelas untuk dimintai tanggung jawab.
Pengamat menilai, tanpa pembenahan serius pada data, transparansi, dan sistem pengawasan, program MBG berisiko hanya menjadi kebijakan formal yang terlihat aktif, tetapi belum benar-benar menyelesaikan masalah di masyarakat.
Perspektif Anti Korupsi
Program MBG yang dijalankan untuk membantu masyarakat kembali menjadi sorotan. Meski memiliki tujuan yang baik, efektivitasnya dinilai masih lemah dan berpotensi membuka celah penyimpangan jika tidak dikelola dengan serius.
Sejumlah persoalan mendasar masih ditemukan, seperti data penerima yang tidak akurat, minimnya transparansi dalam proses penyaluran, serta pengawasan yang belum berjalan optimal. Kondisi ini membuat bantuan berisiko tidak tepat sasaran dan membuka peluang terjadinya praktik tidak adil.
Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban yang belum jelas menjadi masalah lain. Ketika terjadi kesalahan atau penyimpangan, sering kali tidak ada pihak yang benar-benar dimintai tanggung jawab secara tegas. Hal ini memperlihatkan lemahnya sistem kontrol dalam pelaksanaan program.
Dari sudut pandang anti korupsi, situasi ini sangat berisiko. Program dengan anggaran besar tetapi pengawasan lemah cenderung menjadi lahan rawan penyalahgunaan, baik secara administratif maupun dalam praktik di lapangan.
Jika tidak segera diperbaiki, program MBG berpotensi hanya menjadi kebijakan yang terlihat aktif, tetapi menyimpan risiko korupsi dan belum mampu memberikan dampak nyata secara adil bagi masyarakat.
Kesimpulan Dan Rekomendasi
Program MBG memang memberi manfaat cepat dan menunjukkan kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat. Dalam kondisi sulit, program ini relevan dan bahkan bisa berdampak jangka panjang, terutama pada aspek gizi dan kesejahteraan dasar.
Namun, secara sadar harus diakui bahwa masalah utama ada pada pengelolaannya. Ketidakakuratan data, kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan tidak jelasnya pertanggungjawaban membuat program ini berpotensi melenceng dari tujuan awal. Bahkan, dalam perspektif hukum administrasi negara dan anti korupsi, kondisi ini menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola.
Jika tidak diperbaiki, MBG hanya akan menjadi solusi sementara yang terus diulang, tanpa benar-benar menyelesaikan masalah, dan berisiko membuka peluang penyalahgunaan.
Agar program MBG tidak sekadar jadi kebijakan rutin, perlu langkah nyata:
• Benahi sistem data agar bantuan benar-benar tepat sasaran
• Buka akses informasi supaya masyarakat bisa ikut mengawasi
• Perkuat pengawasan dengan tindakan tegas, bukan hanya formalitas
• Tegaskan tanggung jawab agar tidak ada saling lempar kesalahan
• Fokus pada solusi jangka panjang, bukan hanya bantuan sesaat
Tulisan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah PIH.
Ade Fitri Novianti (251090250053)
• Ayip Rangga Saepulloh (251090250090)
• Lulu Isnaeni (251090250195)
• M. Aden Ridhotullah (251090250161)
• M.Nur Arifin (251090250014)
