VISEMEDIA,ID,LEBAK – Sejumlah pendamping program Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Banten, yang terdiri dari Bisnis Asisten (BA) dan Project Management Officer (PMO), mengeluhkan keterlambatan pembayaran honor kerja mereka. Hingga pertengahan November 2025, honor yang seharusnya sudah diterima sejak beberapa waktu lalu belum juga dibayarkan.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui pembentukan dan pendampingan koperasi. Para BA dan PMO berperan penting dalam memastikan program berjalan efektif di lapangan, mulai dari pembinaan kelembagaan, penguatan kapasitas usaha, hingga pendampingan administratif dan pelaporan.
Salah satu Bisnis Asisten di Kabupaten Lebak menyampaikan bahwa mereka tetap menjalankan tugas sesuai arahan, meski hingga kini belum ada kejelasan mengenai pencairan hak mereka.
“Kami tetap bekerja dan mendampingi koperasi di lapangan, karena ini bagian dari tanggung jawab kami terhadap program pemerintah. Namun, kami berharap segera ada kepastian soal honor yang tertunda, karena sebagian besar teman-teman mengandalkan itu untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Taufik, salah satu BA Kabupaten Lebak.
Keterlambatan ini diduga terkait dengan proses administrasi dan verifikasi berjenjang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang memerlukan waktu lebih lama dari perkiraan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak pelaksana program di tingkat provinsi maupun kementerian terkait.
Sementara itu, beberapa PMO berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap nasib para pendamping yang berada di lapangan.
“Kami memahami proses administrasi bisa memakan waktu, tetapi kami juga berharap ada komunikasi terbuka dan informasi yang jelas soal jadwal pencairan. Jangan sampai semangat pendamping di lapangan menurun hanya karena masalah honor,” kata salah satu PMO wilayah Lebak.
Program Koperasi Desa Merah Putih dinilai memiliki potensi besar dalam membangkitkan perekonomian desa. Namun, kelancaran pelaksanaan di lapangan tentu sangat bergantung pada dukungan dan kesejahteraan para pendampingnya. Para BA dan PMO berharap pemerintah segera menuntaskan kendala administratif agar proses pembayaran dapat segera terealisasi.**
