Visemedia.id | Serang, Penetapan Haji Khaeroni sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Ats Tsauroh Kota Serang menuai kontroversi. Pasalnya pengangkatan Khaeroni tidak melalui mekanisme seleksi resmi sehingga dianggap cacat hukum.
Ahmad Rasim, salah satu dari 10 peserta seleksi calon Ketua DKM yang mengikuti fit and proper test secara resmi, menyayangkan penunjukan Khaeroni yang tidak pernah masuk dalam daftar kandidat.
“SK ini cacat prosedur dan cacat hukum. Khaeroni tidak ikut seleksi, tidak ada dalam daftar, bahkan tidak memiliki rekomendasi dari Kemenag. Tapi tiba-tiba ditetapkan sebagai Ketua. Ini sangat janggal,” tegas Ahmad saat ditemui di Kota Serang, Kamis, 15 Mei 2025.
Menurut Ahmad, proses seleksi yang telah berjalan sesuai mekanisme justru diabaikan. Bahkan kandidat dengan nilai terbaik, seperti Deni Rusli, tak mendapat tempat, sementara figur luar justru dipilih dan ditetapkan tanpa transparansi.
Ia menduga kuat bahwa proses ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mengandung unsur politisasi. “Banyak pihak di dalam kepengurusan saat ini berasal dari kalangan politisi. Ini patut diduga ada intervensi kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Ahmad menyebut, penunjukan Ketua dan pengurus DKM semestinya dilakukan oleh yayasan, panitia seleksi, dan diketahui oleh pembina KH. Embay Mulya Syarif. Namun sayangnya, mekanisme tersebut justru dilangkahi begitu saja.
“Kalau SK ini dibiarkan, artinya Masjid Ats Tsauroh sedang diseret ke dalam pusaran politik praktis. Padahal masjid seharusnya jadi tempat netral untuk kemaslahatan umat,” tandasnya.
Senada dengan Ahmad Rasim, Sabra Wijaya salah seorang pengurus Yayasan Masjid Agung Ats Tsauroh juga turut angkat bicara. Bahkan pihaknya menduga SK pengangkatan ini mendapat intervensi dari salah satu organisasi masyarakat (Ormas) dalam proses penunjukan ketua DKM.
“Ini bukan keputusan murni. Kami melihat ada tekanan dari ormas tertentu yang ikut mengatur arah kebijakan masjid,” kata Sabra.
Ahmad dan Sabra pun meminta Wali Kota Serang agar menjadikan persoalan ini sebagai perhatian serius dan tidak membiarkan masjid sebesar Ats Tsauroh dikelola di luar jalur yang benar.
“Ini bukan hanya soal jabatan, tapi soal prinsip. Jika penunjukan Ketua DKM ditunggangi politik, umat yang akan dirugikan,” pungkasnya.
