Visemedia.id | Serang – Harapan pemuda Kecamatan di Kabupaten Serang untuk segera mendapatkan kejelasan hukum atas dualisme kepemimpinan Karang Taruna kembali kandas. Pasalnya sidang pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang seharusnya digelar Rabu (4/6/2025), terpaksa ditunda karena pihak tergugat belum mengunggah dokumen bukti ke e-court.
Agenda yang menjadi salah satu momen krusial dalam gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Serang tentang pengangkatan Bahrul Ulum sebagai Ketua Karang Taruna masa bakti 2024–2029 itu, kini kembali molor.
“Kami sangat kecewa. Ini bukan sekadar soal administratif, tapi menyangkut masa depan organisasi pemuda yang seharusnya menjadi garda depan pembangunan sosial,” kata Ketua Karang Taruna Kecamatan Petir, Lili Asnawi, mewakili pihak penggugat.
Lili menyatakan pihaknya telah mempersiapkan bukti dan dokumen secara lengkap untuk sidang pembuktian perkara No. 11/Pdt.G/2025/PTUN.SRG. Namun sayangnya, agenda tersebut batal karena tergugat dianggap belum siap secara administratif.
“Kami menduga mereka belum menyiapkan bukti atau mungkin memang belum siap menghadapi proses ini. Padahal kami ingin perkara ini cepat selesai,” lanjutnya.
Kekecewaan serupa disampaikan Kuasa Hukum Penggugat, Geradin Ferrari. Ia menyayangkan ketidaksiapan pihak tergugat yang berpotensi memperpanjang proses hukum.
“Kami tidak akan mundur. Kami sudah siapkan semua bukti, saksi, bahkan saksi ahli jika diperlukan. Tujuannya jelas yaitu mendapatkan keadilan dan kepastian hukum,” tegas Geradin.
Ia memperkirakan proses persidangan akan rampung dalam waktu sekitar satu bulan, mengingat masih ada tahapan pemanggilan saksi serta penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak.
Sementara itu, Bahrul Ulum selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang yang juga menjadi pihak turut tergugat intervensi, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan atas penundaan tersebut.
Kasus ini mencuat sejak munculnya Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 460/Kep.118-Huk.KT/2025 yang menetapkan Bahrul Ulum sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang. Namun sejumlah Karang Taruna Kecamatan mempersoalkan proses penunjukan tersebut dan menggugat ke PTUN, dengan alasan adanya pelanggaran prosedural dalam pelaksanaan Temu Karya.
