Visemedia.id | Serang, – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Serang yang digelar untuk membahas evaluasi penanganan bencana banjir, justru menuai kritik tajam.
Sejumlah pihak menilai forum tersebut bukan memperkuat upaya kemanusiaan, melainkan berpotensi menjadi panggung yang kontraproduktif karena melemahkan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang di tengah situasi darurat.
Salah satu kritik keras datang dari Ujang Supriatna, Aktivis Formasi Cikoja. Ia menegaskan, di saat warga terdampak sedang membutuhkan solidaritas dan percepatan bantuan, narasi yang dibangun dalam RDP malah cenderung menyudutkan Pemkab dan OPD.
“RDP ini saya nilai kontraproduktif. Saat warga masih berjuang di pengungsian, yang dibutuhkan itu dukungan dan solusi. Bukan framing yang melemahkan Pemda dan OPD yang sedang kerja keras,” tegas Ujang, Jum’at (29/1/2026).
Banjir Hari Ini Akumulasi Kebijakan Masa Lalu
Ujang menilai banjir besar yang melanda puluhan desa di 27 kecamatan bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Menurutnya, musibah ini merupakan akumulasi dari kebijakan masa lalu yang tidak pro lingkungan, terutama terkait tata ruang dan pengelolaan daerah resapan air.
“Kalau ada yang mau bicara akar masalah, jangan pura-pura lupa. Banjir separah ini adalah warisan dari kebijakan lama yang tidak ramah lingkungan. Jangan lalu pemerintahan sekarang dijadikan kambing hitam,” katanya.
Pemkab Serang Dinilai Sudah Optimal
Ia juga menolak anggapan bahwa Pemkab Serang gagap dalam manajemen krisis. Menurutnya, justru penanganan bencana kali ini menunjukkan kehadiran pemerintah di lapangan.
Bahkan, Ujang menyebut tidak ada korban meninggal akibat kelalaian Pemda di tengah bencana besar ini.
“Dari banyaknya banjir, korban meninggal hanya dua kasus, dan itu pun bukan karena Pemda lalai. Satu karena struk di Padarincang, satu tenggelam di Binuang karena korban ODGJ yang sulit diarahkan. Jadi jangan dibelokkan seolah Pemda abai,” ujarnya.
Anggaran Bukan Satu-satunya Ukuran
Terkait sorotan anggaran Rp500 juta pada BPBD dan buffer stock Dinsos Rp500 juta, Ujang menilai hal itu tidak boleh dijadikan alat untuk menyimpulkan kinerja Pemda buruk.
“Dalam situasi darurat, bukan cuma angka yang dilihat. Yang utama itu kecepatan mobilisasi, koordinasi, dan tindakan nyata. Dan faktanya OPD bergerak,” ucapnya.
RDP Jangan Jadi Bencana Baru
Ujang menegaskan, bila RDP hanya dijadikan ruang memperbanyak kritik tanpa solusi, maka forum tersebut justru melahirkan kerugian baru.
“Kalau RDP hanya untuk menyudutkan, itu bukan membantu warga, itu malah bikin bencana baru: bencana opini dan bencana politik. Dan itu lebih merugi karena menghambat kerja kemanusiaan,” tandasnya.
Di akhir, ia mengajak semua pihak—baik DPRD, tokoh politik, maupun publik—untuk menahan diri dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
“Kabupaten Serang butuh kerja nyata, bukan panggung. Saat ini waktunya gotong royong, bukan saling jatuhkan,” pungkasnya.
