Visemedia.id | Serang – Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digagas oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tampaknya belum diminati secara luas oleh masyarakat Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Sejak diluncurkan pada awal tahun 2023, realisasi program IKD di Kabupaten Serang tercatat masih sangat rendah. Berdasarkan data terbaru, dari total 1.257.890 warga wajib KTP, baru sekitar 57.173 orang yang telah melakukan registrasi IKD, atau hanya sekitar 4,54 persen.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang, Warnery Putri, mengatakan rendahnya angka ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah belum meratanya penggunaan KTP digital oleh lembaga-lembaga publik.
“Sebagian besar masyarakat masih belum percaya atau belum merasa perlu menggunakan IKD karena belum banyak instansi yang menerapkan KTP digital dalam layanan mereka,” ujar Warnery saat ditemui di kantornya, Rabu (23/4).
Selain itu, proses pendaftaran IKD yang belum bisa dilakukan secara mandiri turut menjadi hambatan tersendiri. Masyarakat masih harus datang ke lokasi layanan dan didampingi oleh petugas untuk melakukan aktivasi identitas digital ini.
“Belum semua warga bisa mengakses layanan secara mandiri. IKD ini harus diaktivasi dengan pendampingan petugas karena memerlukan verifikasi data dan autentikasi melalui aplikasi resmi,” jelasnya.
Warnery juga menyebutkan bahwa keterbatasan perangkat seperti kepemilikan ponsel pintar turut berpengaruh. Padahal menurutnya, program IKD memiliki potensi besar untuk mempermudah layanan administrasi publik sehingga masyarakat tidak perlu lagi membawa KTP fisik saat mengakses layanan pemerintahan.
“Ini adalah inovasi yang sangat baik. Ke depan, semua layanan kependudukan akan bisa terintegrasi secara digital, lebih praktis dan efisien,” katanya.
Pemerintah daerah sendiri terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program ini. Salah satunya dengan strategi jemput bola, yakni mendatangi langsung warga dan instansi yang memungkinkan untuk dilakukan aktivasi IKD secara kolektif.
“Kami rutin lakukan pelayanan jemput bola ke sekolah, perkantoran, dan desa-desa. Harapannya, masyarakat bisa lebih teredukasi dan tertarik untuk segera melakukan aktivasi IKD,” pungkas Warnery.
